Diskominfo Kabupaten Tangerang Perkuat Sinergi PPID Lewat Rakor

Kab Tangerang, perisaitangerang.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagai langkah meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut diikuti seluruh PPID pelaksana dari perangkat daerah dan dibuka oleh Kepala Diskominfo, Dyan Mayang Sari, Jumat (7/11/2025).

Dalam sambutannya, Dyan menegaskan bahwa PPID memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban sesuai Undang-Undang, tetapi juga bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, cepat, dan terpercaya.

“Melalui rakor ini, kami berharap seluruh PPID pelaksana memiliki pemahaman yang sama terkait tata kelola informasi publik, mulai dari penyediaan data hingga mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Rakor menghadirkan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai narasumber. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi serta peningkatan kapasitas PPID dalam menghadapi tingginya kebutuhan informasi masyarakat.

“PPID harus adaptif dan proaktif. Tidak hanya menunggu permohonan informasi, tetapi juga menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses publik,” jelasnya.

Selain pemaparan materi, rakor juga diisi sesi diskusi dan tanya jawab interaktif. Para peserta menyampaikan berbagai kendala di lapangan, mulai dari pengelolaan data, klasifikasi informasi, hingga mekanisme pelayanan informasi publik. Forum diskusi tersebut menjadi wadah penting untuk mencari solusi bersama dan memperkuat koordinasi antar-PPID.

Dengan terselenggaranya rakor ini, Diskominfo Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas PPID pelaksana agar keterbukaan informasi publik dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan di seluruh perangkat daerah. (fit/dam)