Serang, perisaitangerang.com – Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berorientasi sosial dan tidak bergeser menjadi kepentingan bisnis.
Hal itu disampaikan usai menghadiri rapat koordinasi pemantauan standar gizi, keamanan pangan, dan penerima manfaat program MBG di Aula DPUPR Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (28/04/2026).
“Kita berharap orientasinya tetap sosial. Kalau mengarah ke bisnis, ini yang harus diwaspadai,” kata Dimyati.
Menurutnya, MBG merupakan program strategis nasional yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, sehingga membutuhkan dukungan sekaligus pengawasan dari seluruh pihak agar berjalan sesuai tujuan.
“Kami mendukung program ini dan juga harus ikut mengawasi kegiatan yang ada, sehingga program ini bisa berjalan sesuai harapan Bapak Presiden,” ungkapnya.
Dimyati juga menilai pelaksanaan program di sejumlah wilayah telah menunjukkan hasil positif, termasuk dari sisi kualitas makanan. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tetap mengacu pada standar gizi yang telah ditetapkan.
“Ini kan makan bergizi, jadi protein dan kandungan gizinya harus sesuai standar. Perhitungan itu menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional,” jelasnya.
Selain itu, ia mendorong pemetaan potensi wilayah, seperti sentra produksi sayuran dan peternakan di tingkat kecamatan, guna mendukung rantai pasok sekaligus mengantisipasi inflasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Dadang Hendrayuda, menyampaikan bahwa program MBG merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan, penguatan kolaborasi lintas sektor telah diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG.
“Kalau semua berpikir seperti itu, saya pikir hasilnya akan lebih optimal,” ujarnya.
Dadang menambahkan, di Provinsi Banten saat ini terdapat sekitar 1.084 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang melayani sekitar 2,9 juta penerima manfaat. Ia menekankan pentingnya pengawasan bersama oleh masyarakat, sekolah, dan pemerintah daerah.
“Ini bukan hanya makan kenyang, tetapi makan bergizi. Karbohidrat, protein, dan serat harus dihitung sesuai standar,” katanya.
Ia juga menyoroti pengembangan SPPG di wilayah 3T, khususnya di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, yang masih dalam tahap pembangunan sebanyak 131 unit.
“Harapannya, dengan dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam penyiapan rantai pasok, program ini dapat berjalan optimal, terjangkau, dan berkualitas,” pungkasnya. (wis/mas/dam)