Jakarta, perisaitangerang.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua menggantikan Mayjen TNI (Purn) Ramses Aburaksa Limbong. Pelantikan digelar Senin (7/7/2025) pukul 13.00 WIB di Gedung A Kantor Kemendagri, Jakarta.
Penunjukan Fatoni menandai kali keempat dirinya dipercaya sebagai Pj Gubernur di provinsi berbeda. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Pj Gubernur di Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.
Fatoni dinilai memiliki integritas, kapabilitas, dan pengalaman birokrasi yang mumpuni, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia juga tercatat sebagai Pj Gubernur pertama yang pernah memimpin di empat provinsi strategis.
Selama menjabat sebagai Pj Gubernur Sumut, Fatoni masuk dalam tiga besar Pj Gubernur dengan kinerja terbaik versi Kemendagri. Ia bahkan meraih penghargaan dari Tempo Media Group sebagai Pj Gubernur Terbaik secara total kinerja dan bidang ekonomi daerah yang diserahkan langsung oleh Mendagri pada 30 Agustus 2024.
Fatoni dikenal berpengalaman di bidang pengelolaan keuangan daerah dan otonomi khusus. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Subdit Dana Bagi Hasil dan Kepala Seksi Otonomi Khusus Papua, Papua Barat, dan DIY.
Profil Singkat Agus Fatoni
Agus Fatoni lahir di Bahuga, Way Kanan, Lampung, pada 6 Juni 1972. Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga SMA di Bandar Lampung, lalu melanjutkan pendidikan D3 di STPDN Jatinangor (1994), S1 di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta (1999), serta S2 dan S3 Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran (2003 dan 2009).
Kariernya di pemerintahan dimulai sebagai PNS di PMD Provinsi Lampung (1994), kemudian menjadi ajudan Gubernur Lampung (1995), Kepala Bagian Protokol Kemendagri (2012), dan Kepala Staf Pribadi Mendagri (2013).
Ia pernah menjadi Pjs Gubernur Sulawesi Utara (2020), Pj Gubernur Sumsel (2023–2024), dan Pj Gubernur Sumut (2024–2025). Selain itu, ia masih aktif sebagai:
Ketua Umum Pujangga Nusantara (2009–sekarang)
Ketua Umum Forum Koordinasi Protokol Indonesia (2014–sekarang)
Wakil Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2022–sekarang). (dam)
Photo : Istimewa