Kab Tangerang, perisaitangerang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menjadi tuan rumah Seminar Nasional Diskusi Aglomerasi yang merupakan bagian dari rangkaian Sustainable Aglo-City Summit 2026. Kegiatan ini digelar di Novotel Tangerang BSD City, Rabu (29/4/2026).
Penunjukan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kolaboratif antara wilayah penyangga dengan DKI Jakarta serta daerah di Banten dan Jawa Barat, sebagai respons terhadap kebijakan aglomerasi pemerintah pusat.
Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan antarwilayah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Kabupaten Tangerang sangat siap menjalankan peran strategis ini. Kita tidak bisa berjalan sendiri dalam mengelola wilayah yang sudah saling terhubung secara ekonomi dan sosial,” ujar Bupati Maesyal.
Ia menyebut, salah satu fokus utama dalam seminar nasional tersebut adalah integrasi transportasi dan infrastruktur, termasuk rencana pengembangan MRT yang menghubungkan Jakarta dan Tangerang.
“Integrasi sarana transportasi, khususnya pengembangan MRT Jakarta-Tangerang, adalah kebutuhan mendesak agar masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang efisien, aman, dan terintegrasi,” tandasnya.
Selain itu, sektor lingkungan juga menjadi perhatian, khususnya rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di TPA Jatiwaringin yang membutuhkan koordinasi lintas wilayah.
“Terkait pengolahan sampah di Jatiwaringin, kita merancang integrasi mulai dari akses jalan hingga teknologi pengolahan agar memberi nilai tambah berupa listrik,” jelasnya.
Di sektor ekonomi, penguatan pertanian dan ekonomi kerakyatan turut dibahas melalui sinkronisasi program Asta Cita untuk mendorong pembangunan dari tingkat desa.
“Kita ingin aglomerasi tidak hanya dinikmati industri besar, tetapi juga memperkuat ekonomi desa agar petani dan UMKM tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, mengatakan kegiatan ini merupakan respons atas dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Jabodetabekpunjur.
Menurutnya, perkembangan wilayah yang pesat membawa tantangan strategis seperti pengelolaan sampah, konektivitas transportasi publik, serta ketahanan pangan di tengah tekanan urbanisasi.
“Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang memandang perlu adanya ruang diskusi strategis yang mampu mempertemukan berbagai perspektif, baik dari pemerintah, akademisi, maupun praktisi, guna merumuskan solusi yang komprehensif, terintegrasi, dan implementatif,” ujar Soma.
Ia menambahkan, seminar ini bertujuan mengidentifikasi isu strategis, mendorong lahirnya gagasan inovatif, serta menyusun rekomendasi kebijakan sebagai bahan pertimbangan arah pembangunan daerah ke depan.
Di lokasi yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, menyatakan konsep aglomerasi memiliki prospek yang cerah selama tidak terjebak dalam birokrasi yang rumit.
“Pemerintah pusat berkomitmen menjadi jembatan bagi para kepala daerah dalam mengakses dukungan kebijakan maupun pendanaan. Fokus pada isu sektoral, petakan masalahnya, dan langsung eksekusi,” ujar Bima Arya.
Ia menambahkan, melalui kerja sama antara Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, serta dukungan pemerintah pusat, kawasan aglomerasi ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang modern dan terintegrasi.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, juga dilakukan Deklarasi Aglomerasi yang ditandai dengan permainan angklung bersama oleh perwakilan sejumlah daerah di kawasan Jabodetabekpunjur. (fit/dam)