Jakarta, perisaitangerang.com – Tinawati Andra Soni menegaskan Pemerintah Provinsi Banten siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam berbagai program yang bertujuan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurut Tinawati, program pemerintah akan memiliki nilai lebih apabila dilaksanakan secara terkoordinasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program berjalan dengan baik, terkoordinasi, serta berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Tinawati usai mengikuti rapat mengenai penguatan tata kelola lembaga Dekranas, Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia Bagian Barat di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Ia mengatakan Pemprov Banten akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan berbagai program dapat berjalan lebih optimal. Termasuk program penguatan kesejahteraan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Kami di Provinsi Banten siap berkolaborasi dan melakukan implementasi secara nyata hingga tingkat desa dan kelurahan,” tegas Tinawati.
Sementara itu, Ketua Harian Dekranas yang juga Ketua TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, mengatakan rapat tersebut tidak hanya membahas program dan kegiatan, tetapi juga membahas penguatan tata kelola kelembagaan.
Menurutnya, penguatan kelembagaan menjadi fondasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan secara objektif, terarah, dan berkelanjutan.
“Ibu-ibu semua istri kepala daerah atau yang telah ditunjuk kepala daerah, memimpin ketiga organisasi ini telah bekerja keras. Kita harapkan bisa mendukung program-program pemerintah,” ungkapnya.
“Kelembagaan yang kuat membutuhkan tata kelola yang jelas. Mulai dari struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, mekanisme koordinasi, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi,” tambah Tri.
Ia menilai seluruh aspek tersebut perlu dibangun secara sistematis agar setiap unsur dalam organisasi dapat menjalankan perannya secara optimal. Karena itu, penguatan tata kelola Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program.
“Ketiga lembaga ini memiliki karakteristik tugas maupun fungsi yang berbeda namun memiliki titik temu yang sama. Yaitu dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Tri mengungkapkan, penguatan tata kelola kelembagaan Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan timur akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada Oktober dan November mendatang.
“Hari ini untuk Indonesia bagian barat karena kapasitas gedung mampunya untuk Indonesia bagian barat saja,” jelas Tri. (rik/dam)