Jakarta, perisaitangerang.com – PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) menjajaki kerja sama dengan lima kabupaten di Provinsi Lampung untuk mengembangkan sektor ketahanan pangan dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Program tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan nilai ekonomi lahan yang belum produktif, serta mempercepat pembangunan melalui kolaborasi pemerintah dan badan usaha tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama PT PPM, Mardianto, dalam rapat pembahasan proyek percontohan (pilot project) pelaksanaan KPBU di kantor PT PPM, Kuningan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Pertemuan itu dihadiri perwakilan empat pemerintah kabupaten di Lampung, yakni Tanggamus, Pringsewu, Lampung Barat, dan Pesawaran. Sebelumnya, penjajakan kerja sama juga telah dilakukan dengan Kabupaten Pesisir Barat.
Pembahasan difokuskan pada peluang pengembangan potensi daerah, terutama pemanfaatan lahan yang selama ini belum produktif agar memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Mardianto mengatakan, program tersebut dirancang untuk mendukung percepatan swasembada sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan dan energi nasional. Pelaksanaannya ditargetkan menjangkau berbagai provinsi di Indonesia melalui kolaborasi pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.
Ia menegaskan, pengembangan kawasan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Lahan tidak produktif menjadi salah satu sasaran pengembangan, sementara kawasan konservasi seperti hutan lindung dan suaka margasatwa harus tetap dilindungi dari alih fungsi. Potensi pariwisata ramah lingkungan juga dapat dikembangkan di kawasan sekitarnya.
“Apapun potensi daerah itu harus kita kembalikan sehingga menjadi penghidupan bagi daerah itu sendiri. Cita-cita untuk menjadi lumbung pangan dunia harus diwujudkan dalam waktu tiga tahun ke depan, sejalan dengan visi besar Presiden Republik Indonesia,” ujar Mardianto.
Libatkan Desa dengan Skema Inti-Plasma
Dalam pelaksanaan program, PT PPM menyiapkan pola kemitraan inti-plasma dengan menempatkan masyarakat desa sebagai bagian penting dalam kegiatan ekonomi produktif.
Desa diproyeksikan menjadi sektor utama yang berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi. Pelaksanaan program juga akan diperkuat melalui keterlibatan asosiasi pangan dan energi di daerah.
PT PPM akan mengambil peran sebagai holding company, pengelola aset (asset management), serta pengelola tokenisasi bersama mitra strategis. Melalui skema KPBU, perusahaan berupaya menghadirkan alternatif pembiayaan proyek melalui pendanaan mandiri dan kemitraan, sehingga pembiayaan tidak sepenuhnya bertumpu pada APBN maupun APBD.
Model tersebut diharapkan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi unggulan wilayah, mulai dari sektor pangan hingga energi, dengan dukungan investasi dan pengelolaan yang terintegrasi.
Bupati Tanggamus Apresiasi Inisiatif PT PPM
Rencana kolaborasi tersebut mendapat respons positif dari pemerintah daerah yang mengikuti pertemuan. Bupati Tanggamus, Hi. Mohammad Saleh Asnawi, mengapresiasi inisiatif PT PPM yang membuka peluang kerja sama pembangunan bersama sejumlah daerah.
Menurut Saleh Asnawi, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan berbagai program pembangunan. Karena itu, investasi dan skema KPBU dinilai dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pembangunan.
“Kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif kolaborasi serta kerja sama ini. Mengingat tantangan anggaran daerah (APBD) yang terbatas dan adanya pemotongan dari pusat, kehadiran investasi maupun kerja sama seperti KPBU ini sangat diharapkan untuk membantu percepatan pembangunan serta membawa keberkahan bagi masyarakat di Tanggamus, Pesawaran, Lampung Barat, dan Pringsewu,” ungkap Bang Haji, sapaan akrabnya.
Dalam pertemuan tersebut, Saleh Asnawi hadir bersama Kepala Bapperida Ir. Doni Sengaji Berisang, S.T., M.M.; Kepala Dinas KPTPH Alkat Alamsyah, S.E., M.M.; Kepala Dinas PMTSP Hendra Wijaya Mega, S.T., M.T., M.M.; Kepala Dinas Parekraf Marhasan Samba, S.I.P.; serta Kepala Dinas Perikanan Darma Setiawan, S.Kom., M.M.
Sementara itu, Bupati Lampung Barat diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang), Pirwan Bachtiar, S.E., M.M. Ia menyampaikan keterbukaan pemerintah daerah terhadap peluang investasi melalui kerja sama tersebut.
“Kami dari Pemkab Lampung Barat sangat terbuka terhadap peluang investasi ini dan siap menunggu pemaparan teknis lebih detail mengenai skema pembiayaan serta pembagian peran masing-masing kabupaten,” ujar Pirwan Bachtiar.
Ia hadir didampingi Kepala Bapperida Eric Enrico, S.Hut., M.T., dan Sekretaris Dinas PMD Asep Suganda, S.Pd., M.M.
Dari Kabupaten Pringsewu, Bupati diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Hendrid, S.E., M.M., didampingi Kepala Bapperida Dr. Imam Fatkuroji, S.STP., M.IP.; Kepala Dinas PUPR Amad Syaifudin, S.T., M.T.; serta Kepala Dinas PMPTSP Ir. A. Handri Yusuf, S.T., M.T.
Adapun Kabupaten Pesawaran diwakili Kepala Dinas PMPTSP Fanny Setiawan, S.Sos., M.M., dan Kepala Dinas Pariwisata Evans Saggita R., S.E., M.M.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara PT PPM dan pemerintah daerah dalam memetakan potensi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Pembahasan teknis selanjutnya diharapkan dapat memperjelas pola pembiayaan, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pelaksanaan proyek. Dengan demikian, program yang direncanakan melalui skema KPBU tersebut diharapkan tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi pemerintah, badan usaha, dan masyarakat desa, pengembangan sektor pangan dan energi diharapkan menjadi salah satu penggerak kemandirian ekonomi daerah sekaligus mendukung agenda kedaulatan pangan dan energi nasional. (dam)