Serang, perisaitangerang.com – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah memaparkan berbagai strategi penguatan ketahanan pangan di Provinsi Banten saat menyambut peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (9/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Dimyati menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Banten dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah.
Ia menjelaskan, wilayah Provinsi Banten terbagi menjadi dua kawasan utama, yakni wilayah utara dan selatan. Wilayah utara yang meliputi Tangerang Raya didominasi sektor industri, sedangkan wilayah selatan yang mencakup Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Serang menjadi kawasan pertanian dan perkebunan.
Menurutnya, perkembangan kawasan industri di wilayah utara cukup pesat, sementara wilayah selatan berperan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Pada 2025, produksi padi di Provinsi Banten mengalami peningkatan signifikan sebesar 14,41 persen, dari 1,55 juta ton menjadi 1,77 juta ton. Peningkatan tersebut juga didukung perluasan lahan pertanian dari 299.000 hektare menjadi 349.288 hektare.
“Hal itu sejalan dengan tema SSDN P4N LXIX Tahun 2026, yakni kebijakan pangan nasional menuju ketahanan pangan dan kesejahteraan Indonesia,” kata Dimyati.
Untuk mendukung swasembada padi secara berkelanjutan, Pemprov Banten menerapkan sejumlah kebijakan, di antaranya optimalisasi jaringan irigasi, pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani, serta percepatan masa tanam.
Dimyati juga menyampaikan bahwa dari sisi fiskal, Provinsi Banten memiliki tingkat kemandirian yang cukup tinggi.
“Secara kekuatan finansial APBD, Banten menjadi peringkat pertama secara nasional dengan tingkat kemandirian fiskal mencapai sekitar 80 persen. Artinya, sebagian besar pembiayaan pembangunan bertumpu pada pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya.
Selain padi, Pemprov Banten juga mengembangkan komoditas pangan lainnya, termasuk jagung. Dalam upaya mendorong swasembada jagung, Pemprov Banten menjalin kolaborasi dengan Polda Banten.
Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan bahwa pada 2025 luas tanam jagung di Banten mencapai 2.498,5 hektare atau 99,94 persen dari target Mabes Polri sebesar 2.500 hektare dengan produksi mencapai 2.997,1 ton.
“Pada 2026, Polda Banten menargetkan perluasan lahan tanam jagung seluas 3.775,42 hektare. Hingga kuartal pertama, realisasi tanam sudah mencapai 406,27 hektare,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lemhannas Laksamana Madya TNI Edwin menjelaskan bahwa program P4N merupakan pendidikan untuk mempersiapkan calon pemimpin tingkat nasional yang memiliki moralitas, etika, dan kemampuan berpikir strategis dalam menghadapi berbagai persoalan di tingkat nasional, regional, maupun global.
Menurutnya, pendidikan tersebut diikuti 54 peserta yang terdiri dari unsur TNI sebanyak 25 orang, Polri 14 orang, ASN 12 orang, serta peserta non-ASN dan perwakilan negara sahabat sebanyak tiga orang.
“Ini adalah kelompok A, dan Banten dipilih sebagai wilayah kunjungan strategis dengan orientasi peningkatan kemampuan analisis terhadap berbagai permasalahan di daerah,” katanya. (wis/mas/dam)