Kab Tangerang, perisaitangerang.com – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menghadiri Peluncuran Nasional Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026 yang digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Tangerang, Selasa (12/5/2026).
Kabupaten Tangerang menjadi daerah pertama dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia yang menyelenggarakan kick-off Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara simbolis melalui pemukulan gong oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty.
Dalam sambutannya, Maesyal Rasyid menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan Bawaslu RI kepada Kabupaten Tangerang sebagai lokasi peluncuran nasional program tersebut.
“Kami bangga dan bersyukur dapat melaksanakan tugas mulia ini, dalam program Pendidikan Pengawas Partisipatif, di mana Kabupaten Tangerang menjadi daerah pertama dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang melaksanakannya,” ujar Maesyal.
Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi momentum positif bagi Kabupaten Tangerang untuk terus menjaga dinamika politik dan iklim demokrasi yang kondusif serta semakin dewasa.
Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, Bawaslu, KPU, Forkopimda, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemilu yang aman dan bermartabat.
“Koordinasi dan sinergi lintas sektor adalah kunci utama. Saya ingat betul bagaimana komunikasi dan koordinasi yang intensif, bahkan hingga dini hari, dilakukan demi memastikan situasi tetap terkendali tanpa mengintervensi norma hukum yang ada,” katanya.
Maesyal berharap program Pendidikan Pengawas Partisipatif yang mengusung jargon “Berfungsi dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” mampu membentuk kader pengawas yang berintegritas dan bertanggung jawab dalam menjaga demokrasi.
“Saya berharap program ini para kader pengawas semakin berintegritas dan bertanggung jawab dalam menjaga integritas dan tegaknya demokrasi. Selain itu, literasi politik masyarakat harus diperkuat agar tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau upaya memecah belah persatuan,” ujarnya.
Sementara itu, Lolly Suhenty menegaskan demokrasi yang sehat membutuhkan komitmen seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah dan unsur Forkopimda.
“Pengawasan partisipatif adalah salah satu instrumen krusial untuk mempersempit ruang gerak politik uang dan politisasi SARA. Para Kader Pengawas Partisipatif adalah mata dan telinga yang memastikan setiap suara terjaga demi tegaknya keadilan pemilu,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu.
Menurutnya, meski Kabupaten Tangerang sempat masuk kategori rawan tinggi berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu, kondisi tersebut berhasil dimitigasi melalui kolaborasi yang kuat dan netralitas aparatur sipil negara (ASN).
“Terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah memberikan dukungan penuh dan fasilitas demi suksesnya agenda nasional ini. Sinergi dan kolaborasi ini diharapkan terus menginspirasi daerah lain,” tuturnya. (fit/dam)