Kab Tangerang, perisaitangerang.com – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, mengawal langsung pelaksanaan penataan dan pembongkaran bangunan liar (bangli) di bantaran Sungai Cirarab, Kecamatan Pasar Kemis dan Sepatan, Minggu (12/4/2026).
Selain memimpin penertiban, Bupati juga turun langsung ke lapangan membantu proses pengangkatan puing bangunan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menangani banjir dan meningkatkan keselamatan warga.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari sejumlah musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari mulai dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Dinas Tata Ruang, Dinas PUPR Provinsi Banten, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), unsur TNI-Polri, para camat, hingga RT/RW serta pemilik bangunan di sepanjang bantaran Sungai Cirarab.
“Alhamdulillah, hari ini kita mulai pelaksanaan penertiban dan penataan di bibir Sungai Cirarab. Semua ini sudah melalui proses sosialisasi dan kesepakatan bersama, termasuk penandatanganan pernyataan dari para pemilik bangunan,” ujar Maesyal Rasyid.
Ia menjelaskan, Sungai Cirarab memiliki peran penting sebagai saluran drainase yang terhubung dengan Situ Gelam, dengan hulu dari wilayah Legok. Kondisi bantaran sungai saat ini mengalami abrasi yang cukup mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan bencana, termasuk banjir.
“Kalau kita lihat langsung di lapangan, sudah terjadi penggerusan tanah. Kami khawatir bangunan di bantaran sungai ini berisiko tinggi, apalagi saat debit air meningkat. Ini bisa membahayakan keselamatan warga,” jelasnya.
Sebanyak 62 bangunan ditertibkan dalam kegiatan tersebut, terdiri dari 41 bangunan di wilayah Pasar Kemis dan 21 bangunan di Sepatan.
“Ini bukan semata-mata penertiban, tetapi upaya perlindungan terhadap masyarakat. Keselamatan warga menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Setelah pembongkaran, pemerintah daerah akan melanjutkan normalisasi sungai dan pembangunan turap untuk memperkuat bantaran.
“Setelah akses alat berat terbuka, kita langsung lakukan normalisasi. Selanjutnya akan dilakukan penurapan agar lebih aman dan mampu meminimalisir banjir,” tambahnya.
Program tersebut juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat melalui BBWS.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur Banten, dan alhamdulillah mendapat dukungan, termasuk dari BBWS. Ini adalah kerja sama antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat,” ungkapnya.
Bupati mengajak masyarakat untuk mendukung penataan tersebut demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertata.
“Kami mohon doa dan dukungan semua pihak, khususnya masyarakat, agar upaya ini berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi kita semua,” pungkasnya.
Dukungan juga disampaikan berbagai elemen masyarakat, termasuk pengurus Gereja HKBP Kutabumi.
“Pada dasarnya kami dari pihak gereja setuju untuk dilakukan normalisasi dan pembongkaran bangunan liar. Kami juga akan mematuhi aturan, karena ini semua demi kepentingan masyarakat,” ujar Risma.
Hal senada disampaikan Haji Suryo, pelaku usaha yang terdampak penertiban.
“Kami setuju dilakukan pembongkaran dan normalisasi agar nantinya tidak terjadi banjir di wilayah Pasar Kemis. Namun kami berharap diberikan keringanan waktu untuk melakukan pemindahan barang-barang. Kami minta waktu satu sampai dua hari untuk proses tersebut,” ujarnya. (fit/dam)