Kab Tangerang, perisaitangerang.com – Gubernur Banten Andra Soni mengatakan sejumlah program yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto telah diterapkan di Provinsi Banten sejak awal masa jabatannya. Menurutnya, kebijakan tersebut turut mendukung penguatan kondisi fiskal daerah dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten.
Hal tersebut disampaikan Andra Soni di sela-sela kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, perwakilan sejumlah kedutaan besar, serta anggota APKASI dari berbagai daerah di Indonesia.
Andra menjelaskan, kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Banten saat ini ditopang oleh pendapatan asli daerah (PAD), sementara proporsi pembiayaan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat lebih kecil.
Di tengah tekanan fiskal yang dialami sejumlah daerah, Pemprov Banten, kata dia, memperketat belanja dengan memprioritaskan kebutuhan pelayanan dasar dan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Sebagai bagian dari implementasi program pemerintah pusat, Pemprov Banten telah menyalurkan bantuan keuangan kepada 1.238 desa, meluncurkan program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), serta menjalankan program sekolah gratis untuk siswa SMA, SMK, dan SKh swasta.
“Alhamdulillah, berbagai program tersebut berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten tahun 2025 yang mencapai 77,25 poin atau peringkat ke-7 secara nasional,” ungkap Andra.
Lebih lanjut, Andra menekankan pentingnya penguatan hubungan koordinatif dan fungsional antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional dan daerah.
Program yang dimaksud antara lain Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, penyediaan rumah rakyat, serta peningkatan produktivitas pertanian.
“Kita perlu membangun ekosistem pembangunan daerah yang mempertemukan pemerintah daerah, dunia usaha, investor, perbankan, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat,” ujar Andra.
Dengan mengusung tema Trade, Tourism, Investment, and Procurement, Andra menilai APKASI Otonomi Expo 2026 menjadi ruang untuk mempertemukan potensi daerah dengan peluang investasi, sekaligus memperluas jejaring perdagangan dan kerja sama antardaerah.
“Forum ini menjadi upaya kita bersama dalam mempromosikan potensi daerah,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menjalankan berbagai program di tengah keterbatasan ruang fiskal. Menurutnya, pemerintah daerah juga dituntut terus melakukan inovasi.
Sebagai mitra pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) agar dapat mengakomodasi aspirasi pemerintah daerah.
“Namun, Mendagri selalu mengingatkan agar peningkatan itu tetap difokuskan pada pelayanan dasar masyarakat,” tegas Bima.
Bima juga menyoroti peran strategis pemerintah kabupaten dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, daerah memiliki sumber daya alam dan tenaga kerja lokal yang dapat dikembangkan untuk mendukung sektor tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengatakan potensi sumber daya alam di sejumlah daerah masih menghadapi keterbatasan daya dukung sehingga belum sepenuhnya dapat dioptimalkan.
“Oleh karena itu, melalui pameran ini, diharapkan setiap daerah bisa saling mendukung dan berkoordinasi untuk memaksimalkan potensinya, termasuk dengan menggandeng pengusaha dan akademisi,” pungkas Bursah. (fit/dam)