Jakarta, perisaitangerang.com – Gubernur Banten Andra Soni menyatakan komitmennya untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat Banten. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam kegiatan yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut, Presiden Prabowo menargetkan penyaluran kredit untuk rakyat meningkat hingga Rp400 triliun. Target itu diarahkan untuk memperkuat perekonomian dan memperluas manfaat pembiayaan bagi berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pedagang, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menanggapi arahan tersebut, Andra Soni menilai perluasan akses keuangan dapat menjadi salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.
“Semakin mudah akses keuangan yang mereka dapat, maka semakin produktif usaha yang dijalankan,” ujar Gubernur Andra Soni.
Meski demikian, Andra Soni menegaskan bahwa kemudahan akses pembiayaan harus diiringi dengan peningkatan literasi keuangan. Pemahaman tersebut diperlukan agar masyarakat mampu memilih layanan keuangan yang legal, aman, dan sesuai dengan kebutuhannya.
“Masyarakat harus benar-benar mendapatkan akses dari lembaga keuangan yang kredibel, bukan dari pinjaman online (pinjol) ilegal,” tegasnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, Andra Soni mengajak OJK, Bank Indonesia Provinsi Banten, perguruan tinggi, serta seluruh pemangku kepentingan memperkuat edukasi keuangan kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara bijak.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Lembaga yang disebut sebagai hasil transformasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) tersebut dibentuk untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional.
Perluasan akses keuangan yang disertai edukasi diharapkan dapat membuka peluang pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus membantu pelaku usaha mengembangkan kegiatan ekonomi secara produktif dan berkelanjutan. (wis/mas/dam)