Serang, perisaitangerang.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Perhubungan (Dishub) membuka ruang dialog bersama komunitas angkutan kota (angkot) yang menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan program Trans Banten Koridor 3 rute Pakupatan–Sindangsari.
Kepala Dishub Provinsi Banten, Tri Nurtopo, menerima langsung perwakilan Forum Komunitas Angkot Pabuaran–Ciomas (Palima–Cinangka) di Gerbang Utama Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (15/10/2025). Pertemuan berjalan kondusif dan diwarnai dengan penyampaian aspirasi secara terbuka.
Dalam dialog tersebut, perwakilan komunitas angkot meminta pemerintah melakukan evaluasi trayek dan jam operasional Trans Banten. Mereka juga berharap dapat berdialog langsung dengan Gubernur Banten.
Menanggapi hal itu, Tri Nurtopo menegaskan bahwa Pemprov Banten terbuka terhadap setiap masukan dari pengemudi angkot. Ia menjelaskan, program Trans Banten diluncurkan berdasarkan hasil kajian kebutuhan transportasi masyarakat, terutama di wilayah yang belum terlayani angkutan umum reguler.
“Rute Pakupatan–Untirta Sindangsari ini kami uji coba karena dari Sindangheula ke Palima belum ada angkutan yang beroperasi. Melalui uji coba, kami bisa memperoleh data lapangan dan masukan masyarakat, termasuk dari pengemudi angkot,” jelas Tri.
Menurutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap jam operasional dan penyesuaian trayek agar pelaksanaan Trans Banten berjalan seimbang tanpa menimbulkan dampak ekonomi yang berat bagi pengemudi angkot.
“Kami sepakat untuk melakukan evaluasi, namun tidak ada kebijakan penutupan. Operasional Trans Banten tetap berjalan dengan penyesuaian hasil evaluasi bersama,” tegasnya.
Tri menambahkan, kehadiran Trans Banten merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sistem transportasi publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi, tanpa meniadakan peran sopir angkot yang telah lama melayani masyarakat.
“Kami ingin menghadirkan sistem transportasi yang adil, merata, dan berpihak kepada masyarakat tanpa meniadakan peran pengemudi angkot yang sudah lama melayani warga,” ujar Tri.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Forum Komunitas Angkot Pabuaran Ciomas, Gery Wijaya menyampaikan, para pengemudi berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi mereka yang terdampak dari kebijakan transportasi baru tersebut.
“Kami menyampaikan aspirasi agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap program Trans Banten dan memberi ruang dialog dengan para pelaku transportasi konvensional. Kami juga tengah menyiapkan kajian serta usulan solusi agar kebijakan ini dapat berjalan seimbang,” ungkap Gery.
Ia menegaskan bahwa aksi yang digelar merupakan bentuk penyampaian masukan secara damai dan konstruktif. Bukan penolakan terhadap keberadaan Trans Banten.
“Kami mendukung peningkatan transportasi publik di Banten, tetapi kami juga ingin agar para sopir angkot tidak tersisih. Harapannya, pemerintah hadir dengan kebijakan yang adil bagi semua pihak,” ujarnya.
Aksi penyampaian aspirasi di depan gerbang utama KP3B berlangsung tertib. Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk melanjutkan komunikasi melalui mekanisme resmi antara Dishub Banten dan perwakilan komunitas angkutan. (wis/mas/dam)