Serang, perisaitangerang.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjadi lokasi pembelajaran bagi 50 calon pemimpin strategis pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan berbagai instansi daerah. Kunjungan tersebut berfokus pada praktik pengelolaan pendidikan dan kesehatan, termasuk perluasan akses layanan bagi masyarakat.
Kegiatan itu berlangsung dalam rangka Visitasi Kepemimpinan Nasional pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXIV Tahun 2026. Para peserta menggali berbagai praktik dan inovasi yang diterapkan Pemprov Banten untuk dipelajari serta diadaptasi di instansi masing-masing.
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (15/10/2026).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Andi Ony Prihartono, mengatakan Provinsi Banten dipilih sebagai lokasi pembelajaran karena dinilai memiliki pengalaman dan inovasi dalam pengelolaan sektor pendidikan serta kesehatan.
“Kami ingin belajar dan mengadopsi praktik-praktik terbaik di Provinsi Banten, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujar Andi Ony.
Ia menjelaskan, 50 peserta tersebut merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan strategis eselon II di kementerian, lembaga pusat, maupun pemerintah daerah.
Melalui kunjungan lapangan tersebut, peserta diharapkan memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan, inovasi pelayanan, serta strategi pembangunan daerah.
Gubernur Banten Andra Soni menyambut positif kepercayaan Kemendagri yang menjadikan Banten sebagai lokasi pembelajaran. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman sekaligus menerima masukan guna menyempurnakan program pembangunan daerah.
“Ini sebuah kehormatan bagi Provinsi Banten. Apa yang sudah kami lakukan bisa dipelajari bersama, sementara kekurangan yang ada menjadi bahan evaluasi untuk terus kami tingkatkan,” kata Andra Soni.
Ia menegaskan, pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor fundamental yang menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM). Karena itu, pembangunan kedua sektor tersebut diarahkan melalui kebijakan terintegrasi, optimalisasi anggaran, serta sinergi lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara merata.
Perluas akses pendidikan
Di sektor pendidikan, Pemprov Banten menjalankan sejumlah program untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Program tersebut meliputi pembangunan unit sekolah baru, Sekolah Gratis, pengembangan sekolah unggul, hingga penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Sepanjang 2026, Pemprov Banten telah meresmikan tujuh unit sekolah baru, terdiri atas dua SMA, empat SMK, dan satu Sekolah Khusus (SKh), dengan total daya tampung 1.356 peserta didik.
Selain itu, Program Sekolah Gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SKh swasta terus dilaksanakan untuk membantu memastikan keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak dalam mengakses pendidikan menengah.
Pada tahun ajaran 2025/2026, program tersebut menjangkau 60.705 siswa di 801 sekolah. Sementara itu, pada tahun ajaran 2026/2027, program ini mencakup 59.697 siswa dari 782 sekolah penerima manfaat.
Pemprov Banten juga mengembangkan pendidikan unggul dengan menetapkan empat satuan pendidikan sebagai Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Transformasi. Keempatnya adalah SMA Labschool Cirendeu dan SMA Swasta Kharisma Bangsa di Kota Tangerang Selatan, serta SMAN CMBBS dan MAS Ibad Ar Rahman di Kabupaten Pandeglang.
Untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera, Pemprov Banten juga memperkuat penyelenggaraan tujuh Sekolah Rakyat. Program tersebut mencakup SRMA 33 di Kota Tangerang Selatan, SRMA 34 di Kabupaten Lebak, serta lima Sekolah Rakyat Terintegrasi yang tersebar di Kabupaten Lebak, Serang, Pandeglang, dan Tangerang.
Perkuat layanan kesehatan
Di sektor kesehatan, Pemprov Banten berupaya memperkuat jaminan layanan dan memperluas pemerataan fasilitas, terutama di wilayah selatan Banten.
Andra Soni turut memaparkan capaian Pemprov Banten dalam meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Pratama. Berdasarkan data 2025 yang disampaikan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Banten mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 80 persen.
Pemprov Banten juga terus mengoptimalkan fasilitas kesehatan rujukan. Selain RSUD Banten, pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah selatan diperkuat melalui keberadaan RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli di Labuan dan RSUD Uwes Qorny di Cilograng.
Untuk mengatasi kendala geografis, pemerintah daerah turut menghadirkan inovasi berupa klinik keliling (mobile clinic) dan layanan telemedisin (telemedicine).
“Prinsip pembangunan Banten adalah adil dan merata. Karena itu, penguatan layanan kesehatan perlu berjalan seiring dengan perluasan akses, peningkatan kualitas, dan pemerataan fasilitas,” tegas Andra Soni.
Mengakhiri paparannya, Andra Soni berharap visitasi peserta PKN II Kemendagri yang berlangsung pada 15–17 Oktober 2026 tidak sekadar menjadi ajang observasi, tetapi juga menghasilkan pertukaran gagasan yang produktif.
“Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antarlembaga pemerintahan, khususnya dalam pengembangan kapasitas kepemimpinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat,” pungkasnya. (wis/mas/dam)