Jakarta, perisaitangerang.com – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan penguatan budaya integritas di sektor pendidikan harus dilakukan secara bersama-sama. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan Wagub Dimyati usai menghadiri Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pimpinan KPK, sejumlah menteri, kepala daerah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Dimyati menyampaikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Provinsi Banten pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan 2024.
“Alhamdulillah, skor kita sudah meningkat dari 70,56 pada tahun 2024 menjadi 71,88 di tahun 2026. Mudah-mudahan ke depan posisinya bisa naik menjadi adaptif,” ungkap Wagub Dimyati.
Ia menjelaskan, Indeks Integritas Pendidikan memiliki lima tingkatan, yakni rentan, korektif, adaptif, kuat, dan tangguh. Saat ini, Provinsi Banten masih berada pada kategori korektif.
Karena itu, capaian tersebut diharapkan terus didorong hingga mencapai level adaptif, bahkan meningkat ke kategori kuat.
“Ini yang perlu dipacu bersama-sama supaya meningkat ke level adaptif. Syukur-syukur bisa menjadi kuat,” tuturnya.
Dimyati menegaskan, penguatan integritas pendidikan merupakan tanggung jawab lintas sektor. Peningkatan indeks tidak semata-mata dilihat sebagai capaian angka, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun budaya integritas sekaligus menekan potensi praktik korupsi.
“Kita perkuat dan jaga bersama-sama indeks itu. Tujuannya untuk menghilangkan budaya korupsi, kolusi, serta sikap main-main, dan mengubahnya menjadi budaya kerja yang berintegritas,” tegasnya.
Menurutnya, budaya integritas perlu ditanamkan sejak dini untuk membentuk generasi yang mencintai bangsa dan negaranya. Upaya tersebut harus dimulai melalui perencanaan yang matang dan diperkuat dengan kolaborasi berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Banten juga mendorong penguatan kurikulum muatan lokal yang berfokus pada pendidikan karakter.
“Melalui muatan lokal ini, kita ingin menjadikan anak-anak dan para guru berintegritas. Tujuannya agar lingkungan pendidikan menjadi wilayah yang bebas dari korupsi dan memiliki budaya kerja nyata yang baik. Tentunya, semua itu membutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak,” jelas Wagub Dimyati.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari ruang kelas sebagai bagian dari upaya menekan tindak pidana korupsi di masa depan. Menurutnya, pembangunan karakter generasi muda harus menjadi perhatian utama.
“Kalau ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan bisa memperkuat budaya integritas, serta menjaga dan mewariskannya kepada generasi berikutnya,” ujar Setyo.
Setyo juga mengumumkan hasil SPI Pendidikan Nasional Tahun 2026 tercatat sebesar 73,30 dan masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2024 yang berada pada skor 69,50.
“Kita bersyukur skornya sudah cukup tinggi dan berada pada posisi adaptif,” pungkasnya. (wis/mas/dam)