Serang, perisaitangerang.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Angka tersebut naik 8,77 persen atau Rp271.947,30 dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, penetapan UMP 2027 telah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan kondisi dunia usaha. Di antaranya pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, serta kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027.
“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30,” ujar Andra Soni, dikutip Wartawan, Minggu (22/11/2027).
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Banten dan inflasi menjadi sejumlah indikator yang dipertimbangkan dalam penetapan UMP tersebut. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan keberlangsungan dunia usaha agar kebijakan pengupahan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Andra Soni menegaskan, peningkatan kesejahteraan pekerja merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi Banten. Menurutnya, daya saing investasi tidak seharusnya dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah, tetapi melalui peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta hubungan industrial yang harmonis.
“Saya ingin menegaskan bahwa daya saing investasi Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah, tetapi harus bertumpu pada produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis. Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten,” tegasnya.
Ia berharap kenaikan UMP tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus tetap memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang dan bersaing.
Menurut Andra Soni, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari besarnya investasi maupun perkembangan sektor industri. Keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pekerja dan masyarakat.
“Bagi kami, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang besarnya investasi dan berkembangnya industri, tetapi juga tentang sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh para pekerja dan masyarakat,” katanya.
Andra Soni menambahkan, Pemprov Banten berkomitmen memastikan pembangunan ekonomi berjalan secara berkeadilan. Dengan demikian, peningkatan investasi dan daya saing industri dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
“Banten harus maju dengan investasi yang kuat, dunia usaha yang berdaya saing, dan pekerja yang sejahtera. Inilah komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” paparnya. (wis/mas/dam)