Serang, perisaitangerang.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting (tengkes). Penanganan stunting dinilai tidak cukup hanya mengandalkan program kesehatan, tetapi juga harus didukung pemberdayaan ekonomi keluarga dan pembangunan desa.
Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penurunan stunting harus dimulai dari tingkat keluarga serta diperkuat melalui program pembangunan desa yang melibatkan seluruh perangkat daerah.
Hal tersebut disampaikan Dimyati usai menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (3/11/2026).
Menurut Dimyati, penguatan posyandu serta pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Dia menilai program Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi salah satu upaya menggerakkan perekonomian keluarga. Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Banten tengah merancang peningkatan Bantuan Keuangan Desa pada 2027.
“Desa itu membangun keluarga, keluarga membangun generasi, dan generasi membangun masa depan. Karena itu, pembangunan desa harus menjadi perhatian bersama,” ujar Wagub Dimyati.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, menjelaskan bahwa dari 20 indikator percepatan penurunan stunting, sembilan indikator atau 30 persen berada di ranah kesehatan. Sedangkan 11 indikator lainnya atau 70 persen merupakan intervensi sensitif yang melibatkan berbagai sektor, seperti pekerjaan umum, ketahanan pangan, keluarga berencana, hingga sanitasi lingkungan.
“Persoalan stunting dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ekonomi keluarga hingga kondisi lingkungan. Melalui Rakor Monev ini, kita berharap seluruh sektor bisa bergerak bersama membentuk Banten Super Team,” jelas Ati.
Dia juga menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Banten tercatat sebesar 21,1 persen berdasarkan data 2024. Sementara itu, hasil pengukuran nasional terbaru untuk 2025 dan 2026 masih ditunggu.
Dalam kesempatan yang sama, Mendes PDT, Yandri Susanto, mengatakan Banten menjadi provinsi pertama dalam rangkaian kunjungan kementeriannya terkait penanganan stunting di wilayah perdesaan.
Yandri menegaskan, persoalan gizi buruk berkaitan erat dengan kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Karena itu, penguatan aktivitas ekonomi desa dinilai dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendukung upaya penurunan stunting.
“Kalau ada kegiatan ekonomi di desa, masyarakat bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kemiskinan bisa ditekan, stunting juga bisa kita tekan,” tegas Yandri.
Dia mencontohkan pengembangan desa ekspor di Kabupaten Pandeglang yang produknya telah menembus pasar global. Yandri juga mengingatkan bahwa dana desa dapat dialokasikan setiap tahun untuk mendukung pencegahan stunting melalui keterpaduan program pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. (wis/mas/dam)