Lampung, perisaitangerang.com – Anggota DPR RI Komisi V Drs. H. Mukhlis Basri meminta masyarakat Provinsi Lampung tetap waspada dan siaga menyusul laporan sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Anak Gunung Krakatau yang terdeteksi hingga sejumlah wilayah di Lampung.
Hal tersebut disampaikan Mukhlis Basri setelah melakukan koordinasi dengan BMKG dan Basarnas terkait perkembangan aktivitas vulkanik serta potensi dampaknya terhadap wilayah pesisir Lampung.
“Sebagai wakil rakyat di Komisi V yang membidangi kebencanaan dan mitigasi, kami terus memantau perkembangan Anak Gunung Krakatau. Berdasarkan data BMKG dan PVMBG, kolom abu memang terbawa angin ke arah barat daya hingga terasa di wilayah Lampung bagian selatan dan timur,” ujar Mukhlis Basri, Minggu (6/9/2026)
Mukhlis Basri menyampaikan empat imbauan kepada masyarakat Lampung untuk mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik.
Pertama, masyarakat diminta tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dengan mengikuti informasi resmi dari BMKG, PVMBG, BPBD, dan pemerintah daerah serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
Kedua, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau menggunakan masker dan kacamata, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.
Ketiga, warga diminta melindungi sumber air dan ternak dengan menutup tempat penampungan air serta menjaga pakan ternak agar tidak terpapar abu vulkanik.
Keempat, masyarakat di wilayah pesisir Selat Sunda diminta menyiapkan tas siaga bencana dan mengenali jalur evakuasi tsunami sebagai langkah antisipasi.
“Komisi V DPR RI mendukung penuh langkah cepat BMKG dalam memberikan peringatan dini dan Basarnas yang sudah menyiagakan personil di titik-titik rawan. Keselamatan warga adalah prioritas utama,” tegas Politisi asal Lampung ini.
Mukhlis Basri juga mendorong pemerintah daerah dan kementerian terkait mengambil langkah antisipasi sesuai kewenangannya.
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung diminta mengaktifkan posko siaga serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah yang terdampak sebaran abu.
Sementara itu, Kementerian PUPR didorong menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan pada infrastruktur, khususnya jaringan drainase dan sumber air baku yang berpotensi terdampak abu.
Di sektor transportasi, Kementerian Perhubungan diminta memantau aspek keselamatan pelayaran di wilayah Selat Sunda.
“Kita harus belajar dari erupsi sebelumnya. Mitigasi dan kesiapsiagaan adalah kunci. Pemerintah pusat dan daerah harus hadir melindungi rakyat,” tutupnya.
Masyarakat diimbau terus memantau perkembangan situasi melalui kanal resmi BMKG, PVMBG, BPBD, dan pemerintah daerah serta mengikuti arahan petugas di lapangan. (wis/dam)